MENGAPA GURU DILARANG KAYA? Akhir bulan …

MENGAPA GURU DILARANG KAYA?

Akhir bulan Maret 2010, saya mendapat undangan dari dinas Pendidikan Kota Surabaya untuk mewakili kota Surabaya dalam acara Rapat Koordinasi Pembelajaran Inovatif yang diselenggarakan oleh pemerintah Propinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan ini saya bertemu dengan utusan guru-guru seluruh Jawa Timur. Asyik juga bertemu mereka, berbagi pengalaman baik suka maupun duka dalam melaksanakan tugas mengajar di lembaga pendidikan masing-masing. Cerita mereka mengispirasi saya untuk lebih memperbaiki tingkat keprofesian tugas mendidik.
Ada beberapa pengalaman menarik untuk lebih dipahami betul di benak saya. Mereka benar-benar seorang pendidik yang memang sudah panggilan hati dalam mendidik dan mengajar siswa. Tetapi kadangkala nasib ataukah kondisi yang menekan kebebasan berkreasi dalam memperoleh hak serta melaksanakan kewajiban sebagai seorang guru. Guru bukanlah sebagai profesi rendahan yang bisa diremehkan. Guru bukanlah seorang babu/pembantu dalam kesehariannya melaksanakan tugas mendidik anak-anak yang juga berhadapan pada wali murid, dewan guru, dan para pimpinan lembaga. Teman-teman yang baru saya kenal ini telah membuat saya memiliki rasa berjuang untuk memperoleh hak dan kewajiban yang benar dan manusiawi.
Katakanlah Pak Udin (saya lupa nama panjangnya) yang asli Bondowoso telah menjadi pendidik selama kurang dari 2 tahun di sebuah lembaga pendidikan swasta di daerahnya. Beliau sempat cerita kepada saya, gaji yang dia terima sebulan sebesar Rp. 230.000,00. Gaji tersebut sebagian ditabung untuk biaya studinya. Kebetulan Pak Udin ini masih lulusan D2 PGSD, dan melanjutkan ke S1 PGSD. Astaghfirullah kok masih ada di tahun 2010 guru digaji dibawah standart UMR. Tetapi itulah kenyataan yang terjadi. Dalam kesehariannya beliau masih sempat memberi pelajaran tambahan beberapa anak tetangganya. Itupun beliau ikhlas tanpa minta gaji harian ataupun bulanan.
Lain pak Udin, lain pula cerita bu Sekar pengajar dari sebuah sekolah dasar Islam di Jombang. Beliau mendapat gaji lebih banyak dari Pak Udin. Rupanya nasib Bu Sekar ini agak lebih baik dari Pak Udin Bondowoso. Dari cerita beliau, gaji yang dia terima perbulan sebesar Rp. 720.000,00. Namun yang membuat saya agak kaget adalah beliau dengan gaji sebesar itu harus rela datang pukul 07-00 dan pulang jam 16.30 setiap hari Senin-Jumat. Sabtu masuk untuk acara pengembangan diri yang dikomandani lembaga pendidikan tempat beliau mengabdi. Selain masuk kerja seperti itu ada pula larangan setiap pegawai dilarang memberi pelajaran tambahan kepada siswanya, mengikuti CPNS, dan memiliki usaha/bisnis diluar jam kerja. Beliau memang agak kecewa dengan keputusan lembaganya, tetapi apa mau dikata, sekarang mendapatkan kesempatan mengajar tidaklah mudah. Pada intinya beliau menyampaikan pada saya bahwa lembaga pendidikan yang menjadi tempat beliau bernaung tidak berkenan guru harus kaya raya. Saya sempat kaget mendengar cerita bu Sekar ini, namun sekali lagi ini adalah fakta dan saat ini sedang terjadi.
Cerita bu Sekar ini hampir sama dengan cerita Pak Faiq dari Pamekasan. Menurut beliau lembaga pendidikan yang menjadi tumpuan beliau bekerja melarang semua guru-gurunya kaya raya secara materi. Pembatasan ini menurut ketua lembaga pendidikan tersebut adalah demi kesahajaan dan prestise seorang guru. padahal kenyataannya menurut Pak Faiq, ketua lembaga pendidikan di sekolahnya adalah orang terpandang dan terkaya di daerah tempat Pak Faiq tinggal. Semua kekayaannya adalah dari usaha membuka lembaga pendidikan dan pesantren. Sungguh miris, disaat para dewan guru dilarang kaya secara materi, namun orang/ketua yang memiliki lembaga pendidikan tersebut setiap saat barganti mobil mewah dan hidup glamour. Aneh, tapi memang benar adanya dan nyata.
Dari ketiga cerita teman saya cukup sudah mewakili apa yang disebut penderitaan sosok seorang guru. Pencitraan sosok guru dalam lagu Oemar Bakri dalam benak saya menunjukkan seorang guru lugu yang sangat sederhana. Memakai seragam abu-abu, tas jinjing, sepatu vantofel, dan sepeda onthel/angin. Sosok guru inilah sekiranya diasumsikan secara ekonomi memiliki penghasilan pas-pasan. Apalagi penghasilan tersebut telah dipangkas kemana-mana untuk membayar iuran wajib, cicilan, arisan, dan sebagainya. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari diliputi semangat yang kembang kempis. Bila tanggal muda wajahnya serasa bulan purnama, sebaliknya bila tanggal di kalender menunjukkan angka puluhan sosok wajahnya seperti bulan mati.
Mengapa terjadi masalah demikian? Saya yakin pendirian suatu lembaga pendidikan pasti sudah mempunyai kaidah-kaidah tentang pengaturan AD/ART dan juga masalah kesejahteraan guru-gurunya. Namun demikian apa yang terjadi di masyarakat saat ini akibat dari konsumerisme individu-individu yang ingin memperkaya diri sendiri. Kalau memang demikian maka tidak salah jika lembaga pendidikan atau lembaga yang mengatasnamakan pendidikan tetapi sebenarnya adalah lembaga bisnis menciptakan system monarki pendidikan. Dimana ketua beserta pengurus lembaga adalah raja yang mempunyai banyak bawahan dalam hal ini bawahannya adalah para guru. Apabila terjadi kesalahan ataupun sikap protes yang diajukan oleh guru maka tidak segan-segan para guru ini dengan mudahya dipecat atau kalau tidak bisa memberi uang pesangon maka diupayakan untuk mengundurkan diri. Pikiran picik inilah yang sekarang banyak menghinggapi para pendiri dan pengurus suatu lembaga pendidikan atau yang mengatasnamakan lembaga pendidikan.
Belum lagi kemampuan guru diperas habis-habisan supaya lembaga pendidikan cepat laku di kalangan public, sehingga para calon siswa akan semakin banyak. Cara ini bisa dilakukan dengan memasukkan individu-individu yang tidak sesuai dengan standar tes masuk siswa baru di lembaga pendidikan tersebut, asalkan dengan jaminan membayar sekian, pasti diterima. Padahal dikemudian hari individu-individu ini kadang mengganggu perjalanan proses belajar mengajar. Nah siapa yang akan dibikin repot? Guru tentunya siapa lagi? Pengurus hanya tahu beres. Kondisi ini sangat tidak didukung oleh hak yang layak, bahkan terkesan guru adalah benar-benar babu.
Guru bukan lagi sebagai profesi yang mulia, tetapi dilunturkan oleh seorang bahkan lebih, oknum yang mengatasnamakan lembaga pendidikan untuk menjadi turun derajatnya dan disamakan setingkat babu. Kreatifitas dalam memenuhi kehidupan kesehariannya seakan dikengkang dan yang lebih parahnya guru dilarang kaya dengan jurus ampuh keluarnya kata-kata guru bekerja harus ikhlas (tetapi sebenarnya pada awal tandatangan perjanjian kerja bukan dibayar dengan ikhlas). Padahal beberapa oknum tersebut dengan glamournya menikmati hidup, beribadah maksimal, memiliki harta dunia yang banyak.
Bagaimana tindakan pemerintah untuk mengatasi nasib para guru ini? Tentu jawabannya adalah terlambat. Tunjangan profesi yang digulirkan pemerintah rupanya masih setengah hati. Terbukti bagi teman-teman yang sudah sertifikasi tunjangan profesinya diterima tidak pernah kontinyu. Memang kondisi inilah yang menyebabkan timbulnya monarki pendidikan dimana guru adalah pelaku pekerja kerasnya dengan diupah seadanya sesuai kondisi keuangan lembaga pendidikannya (padahal sudah dimark-up sebelumnya) untuk bisa menghadapi siswa, wali murid, serta masyarakat setempat.
Guru harus sejahtera dalam pengertian sejahtera lahir dan batin tanpa dikekang lagi kreatifitasnya dalam mengajar dan menikmati hidup ini.

Tinggalkan komentar

Filed under status

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s